Berita Terbaru WNI Disandera Perompak Somalia 2011

Di Tulis Oleh Kucheng Ling

Berita Terbaru WNI Disandera Perompak Somalia - WillyNews, Kapal tanker kimia Premoni dibajak perompak Somalia di Teluk Aden,Jumat (1/1) waktu setempat.Sebanyak 17 awak kapal berasal dari Indonesia.

Bajak laut Somalia beraksi ketika kapal tanker berbendera Singapura itu sedang melakukan perjalanan menuju India.Menurut keterangan pihak East Africa Seafarers Assistance Programme, Andrew Mwangura, Premoni yang turut mengangkut 24 awak ini kapal ketiga yang melintas di kawasan patroli angkatan laut asing.

Dari seluruh awak kapal, 17 orang dilaporkan merupakan warga negara Indonesia (WNI), 5 berkebangsaan China, 1 orang Nigeria, dan 1 awak lagi berasal dari Vietnam. Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) Indonesia Teuku Faizasyah yang dihubungi via telepon mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura dan KBRI di Nairobi.

“Pihak KBRI di Singapura melaporkan bahwa jumlah awak kapal berkebangsaan Indonesia hanya 14 orang,bukan 17 awak seperti yang telah diberitakan,” ujarnya kemarin.Hingga kini Deplu masih menelusuri kepastian kabar tersebut. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia(BHI) Teguh Wardoyo mengatakan, pihaknya telah melakukan serangkaian koordinasi dengan aparat terkait di Kenya.

Namun, mereka belum membicarakan persoalan sistem barter yang akan dilayangkan para pembajak. “Kami belum tahu siasat para pembajak. Kami pun belum tahu sistem barternya akan seperti apa,” ungkapnya saat dihubungi kemarin.Wardoyo menyesali pembajakan ini.“Kalau tidak terpaksa, sebaiknya jangan melintas di kawasan berbahaya itu,” ujarnya. Walau demikian,Wardoyo memahami bahwa mungkin saja rutenya mengharuskan Premoni melewati Teluk Aden.

Awal pekan lalu bajak laut Somalia menawan kapal tanker kimia berbendera Inggris, St James Park. Di atas kapal ini turut pula 26 awak yang berasal dari sembilan negara berbeda.Tanker ini melintas di kawasan Teluk Aden dalam perjalanan dari Spanyol menuju Thailand. Selain itu, para bajak laut Somalia juga berhasil membajak kapal barang dari Yaman yang mengangkut 15 awak.

Pada Agustus 2009, bajak laut Somalia membebaskan tugboat Malaysia setelah uang tebusan dibayar. Sebanyak 11 awak kapal adalah WNI.Mereka dibebaskan setelah melewati negosiasi yang sempat terseok-seok selama delapan bulan. Bajak laut Somalia terus memburu kapal-kapal yang melintas di “wilayah jajahan”mereka. Oktober lalu sebuah kapal kontainer berbendera Singapura dibajak dan 21 awaknya disekap di dalam kapal.

Kapal tersebut dibajak di wilayah perairan Samudra Hindia pada Kamis (15/10) pagi. Masih di wilayah perairan yang sama, para bajak laut sebelumnya juga melakukan aksi pembajakan terhadap kapal ikan milik Prancis. April lalu kapal frigat Prancis, Nivose, berhasil menangkap 11 bajak laut Somalia.Kementerian Pertahanan Prancis mengungkapkan, kapal bajak laut itu dihadang sekitar 900 km sebelah Timur Pelabuhan Mombasa di Kenya.

Nivose merupakan bagian satuan tugas Uni Eropa (UE) untuk menjaga keamanan jalur pelayaran di sepanjang Teluk Aden. Penangkapan terhadap 11 bajak laut ini ternyata tidak lantas menyurutkan aksi pembajakan para “Kapten Hook” ini. Masih pada April, para perompak Somalia membajak sebuah kapal di Teluk Aden.Sebanyak 10 dari 16 awak kapal merupakan warga negara Italia.

Pembajakan yang terus terjadi di Teluk Aden membuat Uni Eropa(UE) turun tangan. Akhir 2008 UE mengirim Angkatan Laut UE pertama ke “tambang emas” para perompak Somalia tersebut. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana mengungkapkan, enam kapal perang dan tiga pesawat pengintai Uni Eropa akan menggantikan Angkatan Laut NATO yang telah berpatroli di sekitar wilayah tersebut sejak Oktober 2008.

Selain NATO, 10 kapal perang dari Amerika Serikat,India,Rusia, dan Malaysia juga turut berpatroli menjaga keamanan di kawasan Teluk Aden.Teluk Aden merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia.Teluk ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Terusan Suez dan Laut Mediterania.


Tiru Korsel, TNI Didesak Bebaskan WNI yang Disandera Perompak Somalia

20 WNI termasuk Kapten Kapal Sinar Kudus Slamet Jauhari disandera perompak Somalia di perairan Laut Arab. TNI didesak mengirim pasukan dalam operasi khusus untuk membebaskan WNI.

"Korsel saja bisa. Pembajakan terhadap kasus ini apalagi menyangkut warga negara Indonesia semestinya TNI melakukan operasi khusus," kata anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani kepada detikcom, Sabtu (9/4/2011).

Sekjen Partai Gerindra ini menegaskan tak ada tawar menawar jika berhadapan dengan perompak. Keselamatan jiwa WNI bukanlah taruhan seperti barang. "Saya sangat setuju kalau pemerintah menggunakan otot dalam kasus ini. Sudah lah mana ada jalur diplomasi dengan perompak seperti ini," tegasnya.

Cara-cara yang ditempuh pemerintah Indonesia, kata Muzani, dinilai lamban. Menghadapi perompak tidak bisa disamakan dengan melawan penjahat lokal.

"Kita harus menunjukkan kalau negara ini memiliki kedaulatan dan tanggungjawab melindungi segenap warga negaranya. TNI memikul tugas itu. Kekuatan bersenjata adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan warga negara kita. Memang siapa lagi yang akan peduli? Menunggu perompak membebaskan mereka?" sindirnya.

Seperti diinformasikan sebelumnya, Kapal Sinar Kudus dibajak oleh perompak Somalia di perairan Laut Arab, saat melakukan perjalanan dari Pomalaa, Sulawesi Selatan menuju ke Roterdam, Belanda, tanggal 16 Maret 2011 lalu. Kapal yang diawaki oleh 31 ABK, 20 orang diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut bermuatan biji nikel dan seharusnya sudah sampai 34 hari setelah keberangkatan.

Usaha pembebasan sendiri hingga saat ini belum membuahkan hasil, sementara keluarga ABK mengaku sangat cemas. Mereka berharap pemerintah RI bisa turun tangan membantu pembebasan. Pihak keluarga telah mengirimkan surat kepada Presiden SBY namun belum juga mendapat respon.

Awal tahun ini, pasukan khusus Angkatan Laut Korea Selatan (Korsel) berhasil menyelamatkan 21 pelaut termasuk 2 WNI yang disandera para bajak laut Somalia. Kapal kargo mereka yang dibajak juga berhasil direbut kembali. Kapal Samho Jewelry dibajak pada Sabtu, 15 Januari di Laut Arab saat dalam perjalanan menuju Sri Lanka dari Uni Emirat Arab. Kapal tersebut mengangkut bahan-bahan kimia. Kapal tersebut membawa 21 kru yang terdiri dari delapan warga Korsel, dua WNI dan 11 warga Myanmar. (Detik)


Inilah Kesulitan RI Hadapi Perompak Somalia

Mereka dibajak tanggal 16 Maret 2011. Kapal Sinar Kudus dengan 20 awak. Semua dari Indonesia. Para pembajak adalah perompak Somalia dan meminta uang tebusan kepada keluarga korban dan pemerintah Indonesia.

Tapi negosiasi alot. Pemilik kapal itu, PT Samudera Indonesia, menilai uang tebusan terlalu tinggi, sekitar Rp 30 miliar. Pemerintah berusaha keras. Anggota keluarga yang diculik mendesak pemerintah dan si pemilik kapal agar bergegas, sebab kondisi para korban kian kritis. Pekan lalu Rezky Judiana, putri nahkoda kapal itu, Slamet Juari, menulis surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan meminta agar segera membantu pembebasan sang ayah.

Bukan cuma keluarga yang prihatin, tapi juga publik dengan rupa-rupa cara yang ditempuh. Pada jejaring sosial Facebook ada empat akun fans page yang dibuat oleh komunitas Face Book seputar kasus ini.

Akun itu antara lain, "Bebaskan Crew Kapal MV Sinar Kudus, Gerakan Galang Koin untuk Keselamatan Kapal MV Sinar Kudus, Gerakan Rakyat Dukung TNI Bebaskan Awak Kapan Sinar Kudus dan akun Dukung Nahkoda dan ABK MV SInar Kudus dari Jeratan Perampok Somalia".

Gerakan serupa juga ramai di Twitter. Puluhan ribu orang bergabung di hastag #FreeABKSinarKudus. Banyak yang menuduh pemerintah lamban dalam menanggani masalah ini. Hari ini sejumlah kampus di Jakarta menggalang tanda tangan guna menuntut pemerintah segera membebaskan awak kapal itu.

Hambatan di lapangan

Pemerintah Indonesia membantah disebut lamban. Proses pembebasan ini mengalami kendala di lapangan. Deputi Kemenko Polhukam, Sagom Tamboen, kepada VIVAnews pada Senin, 11 April 2011, mengatakan bahwa ketika kasus itu mencuat pada Maret lalu, pemerintah langsung bertindaK cepat.

"Pemerintah bukannya lamban. Karena sejak berita itu mencuat pemerintah langsung berkordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan PT. Samudera Indonesia untuk menentukan langkah-langkah yang tepat," ujar Tamboen.

Namun, tambah dia, terdapat beberapa kesulitan yang dihadap pemerintah dalam usaha membebaskan para WNI. Terutama, adalah masalah komunikasi dengan pihak pemerintah Somalia.

Dia mengatakan bahwa diperkirakan saat ini para perompak telah memasuki perairan Somalia. Namun, kordinat tepatnya belum dapat dipastikan. Tamboen menjelaskan bahwa kapal negara lain tidak bisa sembarangan memasuki perairan ini, harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemerintah Somalia.

"Masalahnya adalah Somalia dianggap sebagai negara gagal dengan pemerintahan yang tidak efektif. Kalau sudah begini, kepada siapa kami meminta izin," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa jika saja perampok berada di perairan bebas, pemerintah Indonesia bisa dengan leluasa berkomunikasi maupun melakukan tindakan agresif.

Kesulitan selanjutnya, ujarnya, adalah nominal tebusan yang hingga Rp30 miliar dinilai tidak logis oleh PT. Samudera Indonesia. Ditambah lagi, para perompak menginginkan agar uang tebusan dibayarkan dengan uang tunai dan dihantarkan langsung ke lokasi, tidak dengan cara ditransfer.

"Namun, kami telah menekankan kepada PT. Samudera Indonesia bahwa keselamatan anak buah kapal dan warga negara Indonesia adalah yang paling utama," ujar Tamboen sambil menambahkan PT. Samudera Indonesia sendiri tengah mengalami kesulitan keuangan.

Tamboen menolak memberikan informasi mengenai opsi-opsi pemerintah dalam menangani masalah perompak ini. Dia mengatakan bahwa strategi yang saat ini dimiliki tidak dapat dikemukakan kepada publik, demi alasan keamanan.

Namun, dengan adanya kejadian ini, pemerintah kini tengah mempertimbangkan diletakkannya gugus tugas anti perompak di perairan Aden, bergabung dengan pasukan negara-negara lainnya yang berjaga di perairan ini.

"Biayanya memang tidak murah, namun untuk kepentingan warga negara Indonesia, hal ini harus dilakukan," ujarnya. (Vivanews)